Lahan yang diduga tidak masuk dalam ijin tapi sudah dibangun PT Gamantara.

CIREBON- Menghadapi banyaknya dugaan pelanggaran yang dilakukan PT. Gamantara Trans Ocean Shipyard, Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementrian (LHK) melakukan langkah hukum pidana.

Demikian diungkapkan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani atau akrab dipanggil Roy mengatakan pihaknya segera melakukan penyelidikan dengan menempatkan jajarannnya. Berbagai persoalan dugaan pelanggaran akan dilakukan penyidikan.

“Menanggapi persoalan pemenuhan ijin areal reklamasi kami akan melakukan langkah hukum,” ungkap Roy, Jumat (27/5).

Roy menambahkan pemeriksaan sementara memang ada pelanggaran luas areal pembangunan yang tidak sesuai dengan ijin.

Sementara itu Direktur PT Gamatara Trans Ocean Shipyar Muarif mengaku, proyek reklamasi seluas 4 ha tersebut sudah mengantongi sejumlah izin.
Izin yang dikantongi yakni izin reklamasi dan terminal untuk keperluan sendiri (TUKS) dari Kementrian Perhubungan, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) dari Kantor Lingkungan Hidup Kota Cirebon dan izin lingkungan.
Muarif menargetkan akhir tahun ini, proyek senilai Rp 100 miliar yang dimulai sejak 2013 lalu itu sudah selesai, sehingga tahun depan sudah beroperasi.
Menurut Muarif, nilai proyek sebesar itu, karena sejumlah komponen kebutuhan proyek ia miliki sendiri.
Diantaranya, 10 alat berat yang digunakan, truk pengangkut batu dan tanah serta tanah urugan.
“Kalau semua harus beli dan nyewa, nilai proyek bisa membengkak Rp 200 miliar sampai Rp 300 miliar,” jelasnya.
Menurut Muarif, sebenarnya Pelabuhan Cirebon diuntungkan dengan investasi yang sudah dilakukannya. “Kalau kami kan hanya memiliki hak guna bangunan, kalau tanahnya nanti milik pemerintah melalui KSOP,” jelasnya.
Namun ketika didesak, ada sejumlah aturan yang dilewati dalam proyek tersebut, Muarif akhirnya berdalih, kalau harus menunggu semua proses selesai, pasti akan membutuhkan waktu lama.
“Bisa-bisa membangun sama nunggu birokrasi, lama nunggu birokrasinya,” katanya. (CB01/CB02)

comments

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here